Lampaui Soeharto dan SBY, Jokowi Telah Bangun 2500 KM Jalan Tol Untuk Indonesia

 

Jakarta - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menyebut pembangunan jalan tol terus meningkat tiap tahunnya. Dia mengungkapkan, hingga saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua telah membangun 2.500 km jalan tol.

Menurut Danang, jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan pembangunan jalan tol pada periode pemerintahan Jokowi periode pertama yang hanya 800 km.

"Hari ini sudah mencapai 2.500 km, akhir 2021 sudah 2.457 km, jadi akselerasinya sangat cepat," ujarnya dalam webinar Market Update Penyelenggaraan Jalan Tol 2021-2022, Jumat (24/6/2022). 

Danang melanjutkan, lajur dalam ruas jalan tol juga alami peningkatan.

Ia menjelaskan, jika ruas tol volume kapasitas rasio telah mencapai 70 persen, maka harus ada pelebaran jalan atau penambahan lajur.

Saat ini, Danang melihat, pelebaran lajur telah terjadi pada Jakarta-Cikampek untuk melayani arus mudik kemarin.

"Sehingga tidak panjang jalannya, jumlah lajurnya juga meningkat, dan kita sebutkan 2,27 lajur per arah. Jadi tidak hanya 2x2, ada yang 2x3, 2x4, bahkan di Jakarta-Cikampek 2x5 dan di Jagorawi," ucap dia.

Dari sisi investasi jalan tol, Danang memaparkan investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun jalan tol sebesar Rp738 triliun. Adapun, sumber pendanaan proyek jalan tol itu tidak hanya bersumber pada APBN Saja.

Dia menambahkan, pihak-pihak swasta mulai masuk mendanai proyek jalan tol seperti, Bank swasta dalam negeri maupun asing.

"Ini kita mendorong terus karena kita paham kapasitas pembiayaan itu tidak boleh hanya didasarkan kemampuan dalam negeri, tapi kita undang investor ke dalam negeri," pungkas dia.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melaporkan anggaran untuk pengadaan lahan yang diterimanya di tahun ini sebesar Rp 28,8 triliun, paling besar untuk pembangunan jalan tol.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan, Qoswara menjelaskan, anggaran pengadaan lahan di tahun ini, paling besar sebesar Rp 24,08 triliun untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol. Hal ini sejalan dengan target Presiden Jokowi mengebut pembangunan tol sampai 2024.

"Di tahun 2022 ini pengadaan lahan nilainya Rp 28,8 triliun, paling besar untuk jalan tol Rp 24,08 triliun. Sisanya untuk sumber daya air dan pelabuhan," jelas Qoswara saat media briefing, Jumat (24/6/2022).

Adapun sejak tahun 2016 hingga 17 Juni 2022, LMAN telah mengelola 288 aset negara. Aset tersebut meliputi 288 properti dan dua aktiva kilang Badak, Kilang Arun, dan satu kawasan Ciperna di Jawa Barat.

Dalam bahan paparannya dari jumlah tersebut baru 76 aset yang teroptimalisasi, sedangkan rincian lainnya sebanyak 43 aset dalam proses pemasaran, 100 aset sudah clean and clear secara fisik, 1 kawasan ciperna dan 2 aktiva kilang.

"Dari 288 di luar kilang telah teroptimalisasi 76 (aset). Ini jauh meningkat dari 2020 yang saat itu baru 19 (yang dioptimalisasi)," jelas Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam kesempatan yang sama.

Sementara jika dilihat realisasinya khusus untuk semester I-2022, LMAN telah mendanai pengadaan lahan mencapai Rp 6,27 triliun hingga 17 Juni.

Realisasi Rp 6,27 triliun tersebut meliputi infrastruktur jalan tol Rp 4,03 triliun, bendungan Rp 1,96 triliun, kereta api Rp 140 miliar, pelabuhan Rp 72 miliar, irigasi Rp 38 miliar dan air baku Rp20 miliar.

Basuki menuturkan pendanaan khusus sektor infrastruktur jalan tol pada 2022 sebanyak 80% dari realisasinya dilakukan melalui skema pembayaran langsung sedangkan 20% sisanya melalui dana talangan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah yang penting mengingat dengan skema pendanaan pembayaran langsung artinya badan usaha tidak perlu menalangi terlebih dahulu.

"Sehingga dari sisi keuangan badan usaha tidak terganggu proyek pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Ia mendetailkan, pendanaan pengadaan tanah jalan tol pada 2020 sebanyak 89% atau Rp 16,05 triliun dilakukan melalui dana talangan, sedangkan 11% sisanya atau Rp 1,91 triliun melalui skema pembayaran langsung.

Pendanaan pengadaan tanah jalan tol pada 2021 sebanyak 57% atau Rp 10,1 triliun dilakukan melalui pembayaran langsung sedangkan 43% sisanya atau Rp 7,76 triliun melalui dana talangan.

Untuk pendanaan pengadaan tanah jalan tol pada 2022 sebanyak 80% atau Rp3,22 triliun melalui skema pembayaran langsung sedangkan 20% atau Rp 0,82 triliun melalui dana talangan.

Sementara top lima realisasi terbesar untuk sektor jalan tol meliputi proyek Yogyakarta-Solo-Kulonprogo Rp 792 miliar, Jalan Tol Trans Sumatera Rp 741 miliar, Jakarta Cikampek II Sisi Selatan Rp 367 miliar, Cinere-Jagorawi Rp 290 miliar dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Rp 275 miliar.

Untuk top lima realisasi tersendat untuk sektor non jalan tol meliputi proyek Bendungan Margatiga Rp 608 miliar, Bendungan Bener Rp 436 miliar, Bendungan Sadawarna Rp 226 miliar, Bendungan Karian Rp 183 miliar dan Bendungan Rukoh Rp 111 miliar.

Selain mengoptimalkan aset negara yang dikelola, LMAN juga menggerakkan optimalisasi aset negara secara lebih luas dengan bersinergi bersama pengelola barang milik negara (BMN) melalui jasa konsultasi bagi Kementerian atau Lembaga, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemerintah daerah maupun BUMN.